APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu mengelola kegiatan informasi pemerintahan memberi peluang baru untuk melayani masyarakat dengan cepat, akurat, relevan dan tepat waktu. Selain masyarakat diuntungkan dengan layanan cepat dan terbuka, pemerintah juga diuntungkan dengan naiknya pendapatan asli daerah.

Pemahaman Umum
Keberhasilan pembangunan e-government tidak terlepas dari 5 komponen dasar yang menunjangnya, yaitu: 1. Perangkat keras yang meliputi perangkat komputer, sistem jaringan dan sistem telekomunikasi. Komputer yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan apakah akan memakai microcomputer, minicomputer, atau mainframe, hal ini sangat tergantung dari jumlah data yang akan diolah. Sistem jaringan yang akan digunakan untuk komunikasi komputer perlu ditentukan apakah cukup dengan local area network, wide area network, atau gabungan keduanya. Untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain dibutuhkan sistem telekomunikasi yang handal apakah menggunakan radio, telepon atau satelit, termasuk penyedia telekomunikasi mana yang digunakan. Kemungkinan lain adalah membangun sendiri fasilitas telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga tidak terjadi ketergantungan pada provider tertentu.

2. Perangkat lunak meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman dan aplikasi komputer yang digunakan. Untuk menentukan sistem operasi yang digunakan perlu diperhatikan bahwa sistem tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Bisa berbasis open source seperti Linux dan Solaris atau closed source software seperti prorietary. Untuk menentukan pilihan harus berhati-hati karena sistem operasi akan sangat menentukan kelancaran jalannya sistem, tidak saja secara teknologi tapi juga secara ekonomi, pilihlah sistem operasi yang secara teknologi mudah dikembangkan dan menyediakan kode program komputer terbuka artinya bahwa kode program yang dibangun untuk menjalankan komputer dapat di baca, dimodifikasi dan dikembangkan oleh para programmer lokal. Bila menggunakan sumber tertutup maka sulit untuk dikembangkan sendiri, artinya sistem yang dibangun akan terjadi ketergantungan pada pembuatnya atau pada vendor tertentu. Begitu juga untuk program aplikasi sebaiknya menggunakan sumber kode terbuka, sehingga siapapun programmer yang akan mengembangkan aplikasi dapat dengan mudah membaca sumber kodenya. Bila e-government ini akan dibangun dengan menggunakan open source software maka yang perlu diperhatikan adalah harus dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibindang ICT sehingga dapat membuat, mengembangkan dan merawat sendiri sistem e-government yang dibangunnya.

3. Data meliputi data tekstual, suara, gambar, video, dan data spatial. Kebutuhan pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan data untuk e-goverment sangat bervariasi hal ini ditentukan dengan jenis data dan jumlah data yang diolah. Dalam pelaksanaannya jenis data tersebut dolah bersamaan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi yang dibangun. Untuk sistem informasi yang berbasis perta biasanya menggunakan data spatial dilengkapi dengan gambar, suara, tekstual bahkan video. Hal ini merupakan e-government yang sangat ideal namun membutuhkan penyimpan data yang besar begitu juga sewaktu menginformasikan kepada masyarakat membutuhkan bandwidth yang cukup besar sehingga sistem dapat berjalan lancar, bila hal ini tidak dilakukan dengan cermat sistem yang dibangun akan sering hang, karena tidak ada sinkronisasi antara data yang diolah, perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Semua e-government memerlukan database. Database yang dibangun bisa terpusat (centralized database) atau tersebar (decentralized database), hal ini tergantung dari kebutuhan e-government yang dibuat dan harus ditentukan sewaktu tahapan desain sistem.

4. Prosedur meliputi cara menginstal perangkat lunak yang dibangun artinya harus ada dokumen pendukung untuk membantu para pengguna dalam melaksanakan pekerjaannya; cara memperbaiki sistem bila muncul masalah yang sederhana dan dapat diatasi oleh pengguna artinya harus ada dokumen “trouble shooting” (pemecahan masalah) yang mudah dimengerti oleh pengguna; cara menjalankan sistem atau dikenal dengan nama “system operating procedure” atau prosedur untuk mengoperasikan sistem, hal ini perlu ada dokumennya yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga siapapun yang akan menjalankan sistem ini tidak akan mengalami kesulitan yang berarti.

5. Sumber daya manusia meliputi “system analyst” yang mempunyai keahlian dalam menganalisa sistem, diperlukan kalau akan membuat sistem informasi yang baru, sebelumnya harus dianalisis sistem yang sedanng berjalan, lalu ditentukan perbaikan apa yang harus dilakukan, programmer yang punya keahlian membuat dan mengembangkan program komputer terutama yang berbasis OSS sehingga akan dengan mudah dan cepat dalam membuat perangkat lunak yang diperlukan; administrator jaringan diperlukan karena e-government yang dibangun merupakan gabungan dari berbagai sistem informasi, seprti sistem informasi keuangan, kepegawaian, pajak, kependudukan, sekolah, rumah sakit, pendidikan tinggi, industri, pengusaha, perdagangan, dll. Administrator inilah yang mengelola dari semua sistem yang ada termasuk kelancaran jaringan komputer yang digunakan; teknisi diperlukan terutama untuk memasang dan menangani kerusakan yang minimal dari perangakat keras dan perangkat lunak yang sederhana sehingga sistem akan selalu berjalan tanpa harus menunggu dengan waktu perbaikan yang relatif lalam, teknisi yang melakukan pengentrian data ke sistem termasuk melakukan validasi data yang masuk terutama untuk data yang akan diakses masyarakat harus mempunyai kesalahan yang minimal, sehingga tidak banyak revisi.

Jnet: Jimbarwana Networking dari Jembrana
Salah satu pemerintah daerah yang berhasil menggunakan open source software untuk membangun sistem e-government nya adalah Kabupaten Jembrana di Bali. Jembarana membangun J-Net merupakan singkatan dari ‘Jimbarwana Networking’ yaitu jaringan yang mengintegrasikan kecamatan, desa-desa, sekolah, dll se-Kabupaten Jembrana, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan menuju ketata Pemerintahan yang baik (Good Governance), peningkatan kualitas pendidikan atau E-Learning, dan pemasyarakatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kepada kalangan masyarakat atau E-People). J-NET dibangun untuk:
(1) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di daerah baik DPRD maupun Eksekutif melalui komunikasi timbal balik secara lebih cepat;
(2) Meningkatkan kwalitas pelayanan masyarakat melalui komputerisasi administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan, ada 31 Jenis Surat Keterangan;
(3) Meningkatkn kesejatraan masyarakat pada semua lapisan melalui akses jaringan internet yang dapat menjadi perangsang tumbuhnya simpul simpul ekonomi baru di pelosok desa;
(4) Meningkatkan kualitas intelektual anak didik melalui akses internet atau jaringan pendidikan nasional yang memungkinkan bagi pembelajaran elektronik; untuk menggunakan perangkat lunak legal sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentak Hak atas Kekayaan Intelektual dalam mendukung administrasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana;
(5) Meniadakan kesenjangan digital di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jembrana. J-NET sangat membantu dalam menyediakan sumberdaya manusia dilingkungan Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Jembrana yang mampu mengoperasikan dan mempergunakan aplikasi-aplikasi berbasis open source yang telah disediakan dalam rangka peningkatan kwalitas pelayanan terhadap masyarakat serta Penggunaan aplikasi open source dalam pemerintahan kabupaten Jembrana.